PENAJAM PASIR UTARA(muikaltim,or id) Majelis Ulama Indonesia MUI Kalimantan Timur, bersama Pengurus MUI PPU mengadakan audensi ke Bupati PPU Mudyat Noor. di ruang rapat Setkab PPU, Senin (19/5).
Hadir dalam pertemuan tersebut dari pihak MUI meliputi Wakil Ketua MUI Kaltim, KH Muhammad Haiban; Ketua Komisi Pembinaan Umat MUI Kaltim, Ahmad Sobyan Herman; Sekretaris Komisi Pembinaan Umat MUI Kaltim, Mutamam Harir; staf MUI Kaltim, Agus Adriani; Ketua MUI PPU, KH Abu Hasan Mubarok; Sekretaris MUI PPU, Rakhmadi; dan tim halal MUI PPU.
Kunjungan kerja MUI Kaltim ini dalam rangka penyampaian rencana Kabupaten PPU sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) yang akan dilaksanakan pada Oktober 2025 mendatang.
Dalam arahannya Bupati PPU, Mudyat Noor mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten PPU menyambut baik terhadap rencana MUI Kaltim yang akan melaksanakan Rakorda di Kabupaten PPU.
“Kami Insya Allah dari Kabupaten PPU menyambut baik rakorda Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat yang akan dilaksanakan bulan oktober tahun 2025 mendatang. Mudah-mudahan rakor ini bisa menjadi seperti yang kita harapkan,” ucap Mudyat Noor.
Mudyat juga berharap pelaksanaan rakorda yang menyertakan pelatihan sembelih hewan tesebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas terhadap kebutuhan daging yang halal.
“Kita berharap kegiatan ini memang betul-betul bisa menyentuh langsung ke pemahaman terhadap masyarakat, karena memang yang paling sulit adalah disitu. Jadi mudah mudahan seluruh proses yang berkenaan apalagi menyangkut hajat hidup umat muslim yang berada di Kabupaten PPU ini sudah memenuhi standar halal,” harap Mudyat.
Sementara itu Ketua MUI Kaltim, yang diwakili Wakil Ketua Umum MUI kaltim KH Muhammad Haiban mengatakan bahwa rencana rakorda yang akan dilaksanakan tersebut berfokus pada sertifikasi halal. Hal ini menurutnya, dikarenakan sejak tahun 2022 MUI PPU telah membantu lebih dari 700 UMKM se- PPU untuk mendapatkan sertifikasi halal.
” Tim halal MUI PPU juga telah mendapatkan predikat terbaik dari Universitas Mulawarman sebagai pendamping halal,” jelasnya.
Lebih lanjut Muhammad Rasyid juga menambahkan bahwa MUI PPU telah berkoordinasi dengan DPRD untuk membuat Perda Implementasi halal. Hal tersebut akan menjadi praktik yang baik untuk pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten PPU.
Dia menambahkan rakorda penguatan ekonomi umat yang rencananya akan di laksanakan di PPU pada bulan oktober mengangkat tema penguatan ekonomi umat melalui sinergi dan inovasi berbasis syariah.
” Maksud dari tema tersebut ialah bagaimana mengangkat ekonomi umat, bersinergi, berkolaborasi antara MUI dengan Pemerintah serta pelaku usaha UMKM Syariah dan Perbankan,” tutupnya.(Ghib/humas PPU)
