SAMARINDA (muikaltim, or id) Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat melaksanakan agenda kunjungan kerja sekaligus monitoring dan evaluasi program kerja kelembagaan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan sekaligus menggali informasi baik dari ormas maupun pesantren. Kegiatan bertempat di Ruang rapat gedung MUI Jalan Harmonika No 1.B. Samarinda (Selasa Rabu 15-16 September 2026)
Rombongan MUI Pusat terdiri dari Dr H Masyhuril khamis,SH,MM , Hj Trisna (Ketua LPPOM Pusat) Ningsih yuliati Djuwaeli,SE.MM (Bendahara Umum MUI Pusat) dan H Darmawan ,M.Pd
Dari MUI Prov kaltim Hadir Ketua MUI kaltim KH Muhammad Rasyid, Wakil Ketua Umum 1 MUI Kaltim KH Muhammad Haiban, KH Buchori Noer,(Wakil Ketua Umum ), Drs Hasmidi Junaidi ,M.Pd (Sekretaris Umum) ,HM Hifni Syarkawie (Bendahara Umum) Dr Abubakar Madani,M.Ag (Wakil Sekretaris), Hj Noor Saufiah ,S.Ag( Wakil Sekretaris) , Sularto ,S Pd (Wakil Sekretaris ) pimpinan Pondok Pesantren , Rektor UINSI Samarinda, Ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, sekretariat MUI dan Komisi Infokom Idi.
Ketua MUI Kaltim KH Muhammad Rasyid mengucapkan selamat datang dan menyambut gembira kedatangan Tim Monev dari MUI pusat dan MUI kaltim siap bekerja sama untuk memberikan informasi yang diperlukan.
KH Rosyid menjelaskan , bahwa soal kondisi MUI kaltim terutama kegiatan khususnya beberapa komisi agak kurang lancar karena bantuan dari pemprov kaltim sangat terbatas, bahkan untuk membiayai komisi pun MUI tak mampu.
“ Pada tahun 2024 kami tidak punya uang karena sistem baru tentang pengajuan dana sehingga MUI terlambat ajukan dana , dan tahun 2026 ini kami Kembali tidak punya uang, walaupun ada bantuan tapi nilainya kecil dan tak bisa bantu biayai kegiatan komisi komisi,” jelasnya.
Namun begitu , kata KH Muhammad Rasyid , yang membanggakan banyak komisi yang membuat terobosan terobosan , dengan cara Kerjasama, kolaborasi atau bahkan membiayai sendiri dengan cara patungan.
Pertama , Yang paling berhasil dan membuat viral adalah kegiatan komisi fatwa yang telah berhasil membuat tausiah dan fatwa tentang nikah batin .yang menjadi catatan kurang menggembirakan nikah batin ini justru terjadi di salah satu pesantren yang ada di Samarinda.
Kedua, dari unsur pengurus harian menghadiri Kongres umat islam di Jakarta yang telah berlangsung pada 24-27 Juli 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, menghasilkan 12 rekomendasi.
Ketiga , Komisi Pendidikan pendidikan dan kaderisasi ada 2 kegiatan yang dilakukan. Pertama ZOM untuk seluruh alumni pendidikan kader ulama Kalimantan Timur ZOM ini difokuskan kepada bagaimana bisa mendapatkan beasiswa S2 dan S3 pada LPDP. kedua adalah literasi IT pada guru-guru madrasah ini biayanya dari IKIP PGRI dan komisi Pendidikan yang mencari peserta
Keempat , kegiatan komisi PRK yang memberikan santunan secara urunan kepada guru ngaji, kegiatan PRK lainya diskusi publik tentang LGBT mitra kerja ini adalah Forum Pemuda anti LGBT kota i Samarinda yang dilaksanakan di Citra Niaga
Kelima , kegiatan Ganas Anar , yaitu kegiatan pertama adalah sosialisasi bahaya narkoba di lingkungan para pelajar tempatnya di balai rehabilitasi narasumber balai rehabilitasi biaya balai rehabilitasi. Yang kedua, talk show tentang narkoba narasumbernya BNN tanpa di honor. Dan yang ketiga Adalah seminar narkoba Kerjasama Ganas anar dan Polda bertempat di hotel Puri
Lanjut KH Rosyid , soal halal ada beberapa hotel yang sudah memproses sertifikatnya , sementara Hotel Sawit dan hotel puri sudah mengantongi sertifikat dan untuk hotel senyiur di Samarinda dan Balikpapan lagi proses.
Sementara itu ketua tim Monitoring dan evaluasi (Monev) MUI pusat Dr H Masyhuril khamis,SH,MM, bahwa tujuan Monev MUI Pusat ke MUI Kaltim Pertama Adalah untuk memotret kondisi riil organisasi secara terurut – mulai dari aspek kelembagaan hingga kualitas pelayanan umat.
Kedua , melihat standarisasi tata kelola organisasi – membuat langkah keorganisasian yang sistematis dan terstruktur di semua tingkatan. Ketiga menerima informasi & data + Supervisi langsung – pengelolaan organisasi MUI Provinsi sekaligus mengetahui perkembangan kegiatan program kerja dari waktu ke waktu
“Menilai secara objektif situasi terkini – apakah organisasi tetap, makin baik atau meningkat, termasuk efektivitas program, memberikan rekomendasi & pendampingan – yang kurang bagus diperbaiki, yang sudah bagus ditingkatkan. Jika ada stagnasi/kemandegan akan dirumuskan kebijakan pusat untuk membantu MUI yang bersangkutan,” jelas Masyhuril
(Roghib)
