MUI Pusat Adakan Monitoring dan Evaluasi MUI kaltim

Tim Monitorinng dari MUI pusat berfotoi bersama Pengurus MUI kaltim (Fhoto Roghib)

Samarinda www.muikaltim.or,id.-Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat melakukan kunjungan ke Kantor MUI Provinsi Kalimantan Timur, Agenda utamanya dalam rangka monitoring dan evaluasi (Monev) MUI daerah Provinsi. Tim Monev MUI Pusat terdiri dari Salahuddin Al-Ayyubi (Bidang ekonomi Syariah dan halal, Rahmad Hidayat (Bendahara Umum MUI pusat) dan Desy sebagai sekretaris Tim Monitoring

Rombongan diterima langsung oleh Ketua MUI Kaltim KH Muhammad Rasyid, Sekretaris Umum MUI Kaltim H Samudi, Wakil Ketua Umum MUI KH Bukhari, bersama beberapa pengurus Harian dan Ketua komisi , Pengurus MUI Kutai Kartanegara, Pengurus MUI Balikpapan dan Pengurus MUI Samarinda .

Pertemuan Tim monitoring dan Evaluasi (Monev) dari MUI Pusat dan MUI Kaltim bertempat di Ruang Rapat MUI Prov kaltim Jalan Harmonika no 1.b Samarinda,(Kamis 27)

Ketua Tim Monitoring dari MUI Pusat KH Salahuddin Al Ayyubi sedang memberikan pengarahan pengurus MUI Kaltim (Fhoto Roghib)

Ketua Tim Monev KH Salahuddin Al Ayyubi mengatakan, Monitoring dan evaluasi ini, bertujuan untuk untuk menerima informasi dan data pengelolaan organisasi MUI Provinsi sekaligus memberikan supervisi secara langsung, disamping ingin mengetahui perkembangan , kegiatan program kerja MUI daerah dari waktu ke waktu.

KH Salahuddin meminta MUI untuk tertib organisasi, tertib pengelolaan keuangan dan tertib pelaporanya, karena MUI sebagai tenda besar ormas harus memberikan contoh terhadap organisasi atau lembaga lainya. Jangan sampai MUI kesandung masalah hukum, khususnya dalam pengelolaan keuangan.

“ Karena besarnya peran MUI , sehingga banyak yang iri dan tidak senang dengan dengan MUI, dengan berbagai cara pihak lain ingin MUI hancur namanya.,” ujar KH Salahuddin A Ayyubi.Al-Ayyubi juga mengingatkan MUI daerah terhadap peran dan tiga tugas utama MUI dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Khadimul Ummah (menjaga umat), Shadiqul Hukumah (partner pemerintah) dan Tauhidul Ummah (menyatukan umat).

Kata tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) ini, disamping terus menjalin komunikasi dengan pemerintah, MUI punya kewajiban untuk menyatukan umat. Menyatukan ormas -ormas dan lembaga.

“Menghadapi musim politik, antara umat islam, karena beda partai, beda pilihan pemimpin sering terjadi gesekan, ini tugas MUI untuk merajut dan menyatukan umat,”ujarnya.

Sementara itu, Ketua MUI kaltim KH Muhammad Rasyid menyampaikan ucapan terima kasih dan menyambut hangat atas kunjungan tim Monev MUI kaltim.

“Saya ucapkan selamat datang dan terimakasih, atas kehadiran tim monev, semoga silaturahmi antara MUI Kaltim dengan MUI pusat dan daerah kabupaten tetap terjalin, kegiatan pada hari ini kami sengaja mengundang para pengurus Harian, Para Ketua Komisi, bahkan MUI dari daerah Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara dan Bontang. Alhamdulillah hampir semuanya hadir,” Jelas KH Muhammad Rasyid.

Lanjut Imam Besar Masjid Islamic Center Samarinda ini pengurusan MUI Kaltim sejak tahun 2021, namun karena covid kegiatan sempat stagnan, baru 2022 ini bisa melaksanakan berbagai kegiatan, seperti Seminar, Talkshow, dan lain lain. Itupun dana tahun 2021, karena dananya cair Desember, jadi baru bisa dilaksanakan tahun 2022.

Kata KH Muhammad Rasyid , Pemprov memberikan dana tahun 2021 sebesar Rp 1 miliar , kemudian dananya sebagian untuk operasional sisanya dibagi ke 13 komisi dan LPPOM.” Alhamdulillah semua bisa melaksanakan walaupun dananya terbatas, bahkan ada komisi yang mengerjakan kegiatan 2 kali seperti komisi perempuan ,komisi kesenian bahkan sampai 3 kali kegiatan, intinya semua komisi sudah melaksanakan kegiatan, walaupun terkadang dengan cara kerja sama atau sering pembiayaan dengan pihak ketiga yang halal. ”kata mantan ketua Baznas kaltim ini.

Pengurus MUI Kaltim sedang mendengarkan pengarahan dari MUI Pusat (Fhoto Roghib)

Sementara ini 2022 ini MUI mendapatkan dana hibah Rp 700 Juta ,ditambah dana tambahan APBD P Rp 300 juta. Adanya bantuan ini menandakan MUI punya hubungan baik, dengan Pemprov kaltim, DPRD dan kaltim dan Bagian Kesra Kantor Gubernur.

“Kami meminta Pemprov melalui Kesra jangan sampai dana MUI tiap tahun kurang dari Rp 1 miliar, alhamdulilah kami dipercaya karena laporan keuangan (LPJ) kami tidak ada masalah,” tegas Ketua MUI