MUI Kaltim Silaturahmi Dengan Ketua DPRD H. Makmur HAPK
Silaturahmi Pengurus MUI Prov Kaltim dan Ketua DPRD Kaltim, Drs. H Makmur HAPK,MM di Rumah Jabatan Ketua DPRD Jalan Basuki Rahmad Samarinda, Selasa 7 januari 2019. Hadir dalam silaturahmi tersebut dari pengurus MUI diantaraya ketua MUI Prov Kaltim KH Hamri Has, Wakil Ketua MUI Drs HS Alwy As, Bendahara Umum H Ambo Dalle, Wakil Bendahara H Nanang Sulaiman, Sekretaris Umum KH Syahruddin Tarmidzi , Wakil Sekretaris H Mansyah, Sekkrertaris Kominfo M Roghib, Anggota Kominfo H Muryadi Sahmi, dan Mangku Djaya , Agus dari Sekertariat.
Ketua DPRD yang baru terpilih satu tahun ini menyambut baik kedatangan para pengurus MUI dengan mengajak sarapan pagi ,”Saya sangat senang kehadiran bapak bapak para senior, para kiai, semoga ini membawa berkah bagi kita semua, Ujar Makmur mengawali berbincang bincang dengan pengurus MUI.
Dalam perbincanganya mantan Bupati Berau dua periode ini mengajak para ulama untuk terus membina umat Kaltim . Makmur melanjutkan kisahnya seputar tugasnya sebagai anggota dewan dan kemudian bisa menjadi Ketua DPRD Kaltim. Tentang tugas tugasnya di DPRD yang penuh warna, mengenai sejumlah anggota fraksi di DPRD Kaltim yang mengajukan Hak Interpelasi kasus Sekda Prof Kaltim, hingga soal infrstruktur Kaltim yang belum mulus.
Sementara itu Ketua Majelis Ulama Indonesia Kaltim KH Hamri Has kepada Ketua DPRD kaltim mengatakan, bahwa MUI adalah Lembaga yang mewadahi ulama, zu’ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.
“MUI juga sebagai tenda besar umat Islam yang mewadahi organisasi kemasyarakat lainya, seperti NU, Muhamadiyah, Persis, Pondok Pesantren ,Majelis Taklim dan sebagainya,” Ujar KH Hamri Has.
Oleh karena beratnya tugas MUI untuk membina umat, membentuk Kader Ulama tentu sangat membutuhkan dana yang tidak sedikit dan tenaga yang besar. Tapi masalahnya yustru MUI sebagai lembaga berkumpulnya para ulama dan cendekiawan ini sering dipandang sebelah mata baik Pemerintah, DPRD maupun lembaga lainya.
Hal tersebut bisa terlihat pemerintah menganggarkan Operasional MUI yang pada tahun 2018 dan 2019 hanya Rp 200 Juta artinya anggran MUI sebagai tenda besarnya umat Islam Cuma mendapatkan kucuran dana yang minim hanya 20 persen dari kebutuhan, padahal idialnya MUI harus mendapatkan minimal Rp 1 hingga 2 milyar per tahun.
Ketua MUI Kaltim KH Hamri Has mengatakan MUI perlu dana besar untuk operasional seperti menggaji karyawan sekretariat, menggelar seminar, menggelar peringatan peringatan hari besar Islam, menghadiri undangan hingga membentuk kader ulama. Khusus untuk kader ulama kami sudah mencetak 120 ulama dengan biaya milyaran rupiah
“Maka kami di MUI kaget juga kok anggaran MUI hanya dapat anggaran yang minim sedangkan kegiatan MUI banyak . Makanya kami menghadap Ketua Dewan , bahkan tahun lalu kami juga mengadukan sekaligus hearing, ke Komisi IV DPRD Kaltim “ujar Ketua MUI Kaltim KH Hamri Has kepada Ketua DPRD Kaltim H Makmur.
Menaggapi Usulan MUI Ketua DPRD Kaltim H Makmur H. akan membahas usulan dana hibah MUI ke para pimpinan DPRD Kaltim, serta mendorong usulan tersebut ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
“Ingsya Alloh kami akan mendukung program MUI beserta anggaranya, MUI katanya harus didorong, dan dibantu karena programnya nyata membina umat kaltim dan MUI berjasa meningkatkan SDM di kaltim”, Ujarnya.
Pewarta: M Roghib
