MUI Kaltim Gelar Rakerda dan Menyongsong IKN
WWW,MUI kaltim ,Org – Majlis Ulama Indonesia MUI Provinsi kaltim menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda), ke dua tahun 2019 yang bertempat di Gedung Guru Ripublik Indonesia PGRI Samarinda.Jl. Harva, Prevab, Kel. Dadi Mulya, Samarinda.Minggu 22 Desember 2019.
Rakerda dengan Tema : “Memperkokoh peran ulama dalam menyongsong Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur” ini dihadiri sekitar 70 peserta terdiri dari pengurus MUI Provinsi Kaltim , dan MUI kab Kota se Kaltim.
Gubernur Kalimantan Timur H Isran Noor dalam sambutanya yang diwakili Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Reformasi Birokrasi dan Administrasi Keuangan Kaltim HM Yadi Robyan Noor mengatakan , menyambut baik digelarnya Rakerda MUI Provinsi karena kegiatan ini untuk bahan evaluasi dan sebagai tolak ukur keberhasilan program program yang dilaksanakan oleh MUI.
“Rakerda mutlak diperlukan oleh organisasi termasuk MUI, karena bisa untuk bahan evaluasi, sebagai tolak ukur keberhasilan program MUI. Dengan adanya Rakerda ini semoga MUI semakin baik, dan kompak untuk membina umat,” ujar Gubernur kaltim.
Gubernur berharap MUI terus meningkatkan kinerja, komitmen dan pengabdianya untuk selalu membimbing dan mengayomi umat
“ Disamping meningkatkan kinerja dan pengabdian, MUI juga diharapkan menjadi contoh dan tauladan serta selalu menebar menfaat untuk umat,”juarnya.
Gubernur juga mengingatkan kepada MUI untuk ikut berpastisipasi dan membantu pemikiran dengan adanya ibukota pindah di kaltim, jangan sampai Kaltim menjadi ibukota rakyat kaltim malah tersingkir baik ekonomi, dan budayanya.
“Kaltim penduduknya 3 juta lebih dan 80 presen lebih beragama Islam, namun ternyata masih banyak masyarakat yang miskin sekitar7 persen, bahkan kita berharap dengan adanya ibu kota masyarakat kaltim kena imbas meningkat ekonominya,” Kata Gubernur.
Gubernur berharap Rakerda MUI menghasilkan rekomendasi yang dapat mempersatukan seluruh umat Islam di kaltim, apalagi ditahun politik dimana Kaltim ada 9 kabupaten dan Kota yang akan menggelar Pilkada dan yang sangat berpotensi terjadinya konflik dan perpecahan, maka dari itu diharapkan Ulama bisa meredam dan menyejukan Situasi yang panas.
Ketua MUI Provinsi Kaltim mengatakan,MUI sebagai tenda besar , oleh karena itu harus mengayomi semua organisasi islam seperti NU Muhamadiyah, Persis, LDII dan lain lain. Disamping juga harus membina majelis taklim, pesantren dan lembaga lembaga pendidikan lainya
“MUI adalah sebagai tenda besar umat Islam dari berbagai organisasi dan aliran sehingga punya kewajiban untuk membina, mendidik dan merangkul organisasi organisasi Islam apalagi yang dianggab bermasalah oleh MUI seperti LDII dan Islam Jamaah, tetapi sekali lagi kita harus bijak,”Ujar KH hamri Has.
Lanjut KH hamri Has menghadapi Kaltim yang akan menjadii Ibukota Negara IKN, umat harus diberikan bimbingan agar umat tidak kena imbas negatif kebudayaan luar yang merusak akhlak umat, oleh karena Itu MUI akan selalu berkordinasi dengan MUI Kab Kota dan ormas ormas Islam agar semua peduli umat untuk membentengi pengaruh pengaruh budaya yang merusak sendi sendi agama dan akhlak yang merugikan umat Islam.
“ Di Jakarta, Jawa saja yang pesantrennya, madrasahnya ribuan, tapi masyarakatnya masih terpengaruh oleh budaya barat , bagamana kalau kaltim masih minim pesantren dan lembaga Islam lainya tentu ini yang pelu perhatian semua pihak,”ujar mantan Ketua Basda kaltim ini.
Sementara itu menurut Ketua Panitia Rakerda MUI Prov kaltim KH Bochori Noer Rakerda ini diisi pokok pokok pikiran dan peran MUI dalam berpartisipasi terhadap pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, melakukan pengkajian terhadap keberadaan LDII dan aliran aliran lainya yang dianggab aneh ,bahkan sesat yang bertetangan dengan Ahli Sunnah waljamaah ASWAJA,
MUI juga ingin kontribusi dalam menghadapi Pilkada di 9 kabupaten kota di kaltim tahun 2020 nanti.
KH Bochari Noer menambahkan Rakerda untuk memantapkan Progam kerja 11 komisi MUI tahun 2020, menghidupan dan merancang kerja lembaga otonom MUI Kaltim; seperti lembaga dakwah khusus , Basarnas, gannas Annar, lembaga bisnis inkubasi syariah, LPPOM, koperasi amanah umat dan lain lain.
“Rakerda ini selain memantapkan program semua komisi di MUI, juga merancang kerja lembaga otonom di MUI disamping membahas identifikasi program MUI hasil Rakernas MUI di NTB,” Ujar ketua wakil ketua NU Kaltim ini.(@@)
Pewarta/ Redaktur: Muh Roghib
