JAKARTA ( muikaltim,or id) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerima kunjungan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) beserta seluruh jajarannya di Kantor MUI.
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran ulama dan organisasi Islam dalam menjaga stabilitas negara.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI, KH Arif Fakhrudin, menyebutkan bahwa pertemuan ini merupakan sinyal kuat bahwa ulama, MUI, serta organisasi Islam memiliki peran penting dalam penguatan negara.
“MUI menerima kunjungan dari Kepala BNPT beserta seluruh jajaran BNPT, tentu ini bagi MUI sebagai suatu kekuatan dan menjadi sinyal bahwa di ranah penguatan negara peran ulama, peran MUI, peran ormas Islam itu sangat penting,” ujar kata
Kiai Arif, dalam pertemuan dengan BNPT di Kantor MUI, Sabtu (15/2/2025).
Dalam upaya pencegahan terorisme, dia menjelaskan bahwa negara memiliki banyak perangkat untuk menangani aspek teknisnya. Namun, dari segi pemahaman dan ideologi, peran agama sangatlah kuat.
“Karena yang namanya, misalnya, tugasnya pencegahan terorisme, untuk teorinya okelah di negara perangkatnya banyak. Tapi isme-nya itu, bagaimana menjaga faham-faham yang tidak radikal, tidak terorisme, itu kan ranahnya, ranah agama juga kuat. Jadi yang pemahaman ranahnya ulama, yang aksinya ranah negara,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia menekankan bahwa sinergi antara negara dan ulama harus mencakup tiga aspek utama, yakni menjaga negara (himayatut daulah), menjaga umat dari paparan paham radikal dan intoleran (himayatul ummah), serta menjaga agama agar tetap berjalan sesuai prinsip wasathiyah (himayatud din).
“Sehingga kita sepakat bahwa tugas bersama itu adalah himayatut daulah, penguatan, menjaga negara NKRI. Kemudian himayatul ummah, menjaga umat agar tidak terpapar faham-faham radikal, intoleran, teroris. Kemudian himayatud din, menjaga agama ini supaya agama ini tetap berjalan dengan prinsip wasathiyah. MUI yang memperkuat negara, negara juga mengayomi dan menggandeng masyarakat sipil,” tambahnya.
Terkait dengan kerja sama ke depan antara BNPT dan MUI, dia menilai bahwa komunikasi yang rutin sangat diperlukan agar sinergi antara negara dan ulama semakin kuat.
“Itu sebuah keniscayaan, karena negara tidak didukung ulama timpang, juga ulama tidak disertai pemerintah juga timpang. Jadi kami sarankan tadi, kalau bisa BNPT itu seringlah berkonsultasi, bersilaturahmi dengan MUI, ormas Islam. Tidak hanya pas ada masalah-masalah tertentu baru kemudian ada pertemuan. Rutin itu lebih bagus, komunikasi lancar, negara kuat, agama juga kuat,” tutupnya.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal dari kerja sama yang lebih erat antara BNPT dan MUI dalam menjaga stabilitas negara serta menangkal ideologi-ideologi yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. (Fitri, ed: nashih)
Pertemuan strategis dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga diwarnai kehadiran sejumlah pejabat penting, mencerminkan urgensi agenda yang dibahas. Di antara tokoh yang hadir adalah Jajaran deputi dan direktur turut serta dalam diskusi.
Termasuk Plt Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Irjen Pol Imam Margono, serta Direktur Penindakan Brigjen Pol M Rosidi, yang mewakili Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan.
Dari sektor kerja sama internasional, hadir Direktur Perangkat Hukum Internasional, Laksamana Pertama TNI Imam Subekti. Sementara itu, strategi pencegahan diperkuat dengan kehadiran Direktur Pencegahan, Prof Irfan Idris.
Tak hanya BNPT, pertemuan ini juga melibatkan Dewan Pimpinan Harian MUI, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan ulama dalam menanggulangi radikalisme serta membangun strategi pencegahan yang lebih efektif. (Mui or id/Sadam/Latifah, ed: Nashih/Ghib)
