SAMARINDA (muikaltim,or id) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Timur kembali menggelar Media Gathering Triwulan II tahun 2025, di Aula Kerukunan kanwil Kemenag Kaltim, Jalan Basuki Rahmat No. 42, Selasa (24/6/2025).
Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus refleksi kerja sama strategis antara Kemenag dan insan media dalam menyampaikan informasi akurat dan membangun narasi positif di tengah masyarakat.
Kepala Kanwil Kemenag Kaltim, H. Abdul Khaliq, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan media.
“Media adalah corong utama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kami di Kemenag tidak bisa bekerja sendiri. Perlu keterlibatan rekan-rekan media untuk menyampaikan capaian, layanan, dan program prioritas secara utuh dan terpercaya,” ujar Abdul Khaliq.
Lebih lanjut, Abdul Khaliq menegaskan bahwa Kemenag Kaltim berkomitmen menjaga keterbukaan informasi, terutama terkait isu-isu keagamaan yang menjadi perhatian masyarakat.
“Kami selalu berusaha terbuka. Saya tidak pernah menolak telepon dari media. Informasi seputar haji, Ramadan dan Lebaran yang paling banyak diminati masyarakat akan terus kami sampaikan secara terbuka dan tepat waktu,” tambahnya.
Adapun kegiatan Media Gathering ini juga menghadirkan sesi diskusi yang membahas dua isu utama, yakni penguatan moderasi beragama dalam kerukunan agama dan pemberdayaan serta kemandirian pondok pesantren di Kalimantan Timur.
Kepala Bagian Tata Usaha, H. Murdi, memaparkan pentingnya moderasi beragama dalam memperkuat kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk. Ia menegaskan bahwa moderasi bukanlah bentuk kompromi terhadap ajaran agama, melainkan cara pandang untuk menjaga kedamaian dan toleransi.
“Moderasi beragama adalah tentang menciptakan harmoni dalam keberagaman. Kita tidak hidup sendiri, maka tugas menjaga kerukunan adalah tanggung jawab bersama,” terang Murdi.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS), Muhammad Isnaini, menyampaikan paparan terkait upaya penguatan pemberdayaan dan kemandirian pesantren di Kalimantan Timur.
Saat ini, terdapat 248 pondok pesantren yang aktif di Kaltim, baik yang berbasis salafiyah maupun modern.
Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terlebih, Kaltim menjadi satu-satunya provinsi di Kalimantan yang memiliki perda tentang fasilitasi pengembangan pesantren,” jelas Isnaini.
Ia juga menjelaskan bahwa program inkubasi bisnis pesantren kini menjadi prioritas. Pada tahun 2024, sebanyak tujuh pondok pesantren di Paser, Kutai Kartanegara dan Samarinda telah menerima bantuan program ini. Usaha yang dikembangkan bervariasi, mulai dari laundry, koperasi, perkebunan, hingga mini market.
“Tahun 2025, target nasionalnya mencapai 5.000 pesantren. Kami harap pesantren di Kaltim dapat proaktif mengajukan permohonan agar dapat menjadi bagian dari program ini,” imbuhnya.
Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Berbagai pertanyaan, masukan, kritik membangun, serta harapan turut disampaikan para rekan media dalam sesi diskusi interaktif bersama narasumber. (Portal kaltim)
