I. SEJARAH SINGKAT KELAHIRAN MUI

A. Kelahiran Pertama Majelis Ulama Indonesia.

Proses kelahiran MUI ini diawali dari adanya kongres Syarikat Islam di Yogyakarta pada hari Sabtu-Ahad tanggal 29-30 Januari 1928. Pada kongres Syarikat Islam ini ada usulan tentang perlunya mendirikan Majelis Oelama Indonesia, selanjutnya disepakati dan diputuskan di dalam kongres tersebut.

Keputusan pendirian Majelis Oelama Indonesia ini kemudian direalisasikan pada Rapat Nasional Syarikat Islam di Kediri Jawa Timur, hari Kamis-Sabtu tanggal 27-29 September 1928. Rapat Nasional tersebut memutuskan secara bulat berdirinya Majelis Oelama Indonesia pada tanggal 29 September 1928.

Majelis Oelama Indonesia yang lahir di Kediri ini dalam perjalanannya tidak dapat berbuat banyak bahkan kemudian mati. Hal ini disebabkan karena setelah Majelis Oelama Indonesia berdiri segera tersiar berita akan datangnya tentara Jepang, sehingga perhatian para ulama dan tokoh-tokoh bangsa tertuju untuk menghadapi invasi militer Jepang. Selanjutnya bangsa Indonesia disibukkan oleh perjuangan melawan penjajah, memperjuangkan kemerdekaan, dan menghadapi penghianatan PKI 1948.

B. Kelahiran Kedua Majelis Ulama Indonesia

Pada masa Orde Lama, tahun 1962, Majelis Ulama Indonesia lahir kembali. Hal ini terjadi atas prakarsa Menteri Agama RI Penghubung Alim Ulama pada waktu itu yaitu K.H. Fatah Yasin, yang menyadari akan peran kesejarahan para ulama Indonesia yang sangat besar dalam perjuangan mengusir penjajah maupun dalam menegakkan kedaulatan negara Indonesia.

Setelah Menteri Agama RI membentuk Majelis Ulama Indonesia, selanjutnya menerbitkan surat nomor KPTS/003/v/Mpaul/62, tanggal 03 Juni 1962. Menindaklanjuti surat Menteri Agama RI ini kemudian Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran nomor 421/Ment/XI/62 tanggal 22 November 1962 kepada Gubernur yang berisi permintaan agar tiap-tiap daerah segera mendirikan orgnisasi Majelis Ulama. Diharapkan organisasi ini dapat menaungi semua komponan umat Islam.

Tahun 1962-1965 merupakan masa kejayaan Partai Komunis Indonesia (PKI), sehingga aktivitas dan kegiatan MUI macet lagi, perhatian ulama, tokoh-tokoh Islam dan seluruh rakyat Indonesia tertuju kepada ancaman golongan komunis ini. Keadaan ini berlanjut hingga tahun 1975.

Pada bulan Mei tahun 1975, hampir di semua provinsi dan kebupaten/kota di seluruh Indonesia telah dibentuk organisasi Majelis Ulama. Atas prakarsa Menteri Agama RI yaitu Prof. Dr. K.H. Abdul Mukti Ali, M.A dan beberapa ulama di Jakarta mengadakan Musyawarah Nasional Ulama yang melibatkan ulama daerah, cendekiawan dan para tokoh Islam. Panitia Musyawarah Nasional ini dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 1975 terdiri dari Ketua Let.Jend TNI (purn) H. Soedirman dengan penasihat Buya Prof. Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafe’i dan K.H. Muhammad Syukri Ghazali.

Musyawarah Nasional Alim Ulama berlangsung pada tanggal 21-26 Juli 1975 di Balai Sidang Jakarta, diikuti oleh 10 unsur Ormas Islam yaitu Nahdlatul Ulama (NU) Syarikat Islam (SI), Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) Jam’iyatul al-Washliyah, Mathla’ul Anwar, Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI), Pendidikan Tinggi Dakwah Islam(PTDI), Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Al-Ittihadiyah. Unsur ulama dari Dinas Rohani Islam TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian sebanyak 4 orang. Serta 13 orang unsur ulama yang diundang atas nama perorangan dan 26 orang wakil dari pimpinan MUI seluruh Indonesia.

Hasil dari Musyawarah Nasional Alim Ulama inilah kemudian MUI mendapatkan momen kelahirannya kembali yang sempurnatepatnya pada tanggal 26 Juli 1975, dengan mengeluarkan deklarasi/piagam berdirinya MUI yang ditandatangani oleh 53 orang dari unsur sebagaimana disebut di atas.

II. SEJARAH SINGKAT KELAHIRAN MUI KALTIM

Berdirinya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan sejarah lahirnya Majelis Ulama Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya MUI Provinsi Kalimantan Timur terlahir dua kali, pertama lahir pada tahun 1963 pada masa Orde Lama, kedua lahir pada tahun 1975 pada masa orde baru.

1. Masa Orde Lama

Berdasar Surat Keputusan Menteri Agama Penghubung Alim Ulama Republik Indonesia nomor KPTS/003/v//Mpaul/62 tertanggal 03 Juni 1962 dan nomor KPTS/004/v/Mpaul/62 tertanggal 13 Juni 1962 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 421/Ment/XI/62 tanggal 22 November 1962, maka Gubernur Kalimantan Timur H. Abdul Muis Hasan bersama Kepala Kementerian Agama Kalimantan Timur K.H. Saad Ijan Saleh, B.A membentuk panitia musyawarah alim ulama dalam rangka mendirikan Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Timur.

Musyawarah Alim Ulama Kalimantan Timur dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April 1963 di Gedung Wanita Provinsi Kalimantan Timur, dihadiri oleh :

1. Unsur Ormas Islam : NU, Muhammadiyah, Jam’iyatul Washliyah, Syarikat Islam, GPII, Pemuda Muslimin, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Gerakan Pemuda Anshor;
2. Unsur TNI diwakili oleh Wakil Kepala Rohdam IX Mulawarman;
3. Ulama perorangan dan golongan cerdik pandai (cendekiawan) muslim.

Musyawarah ini memilih Ketua Umum dan anggota pimpinan harian Majelis Ulama Kalimantan Timur periode 1963-1968 melalui rapat formatur yang berjumlah 12 orang, yaitu :

1. H. Anwar Chanani (cerdik pandai) : Ketua merangkap anggota.
2. Jahya Amin (Muhammadiyah) : Sekretaris merangkap anggota.
3. Mukhlis (ulama perorangan) : anggota
4. Muhammad Ilyas (ulama perorangan) : anggota
5. Normade (Nahdlatul Ulama) : anggota
6. Letnan K.H. Muhammad Saghir (TNI) : anggota
7. Abdul Shamad Arif (Perti) : anggota
8. Usman Berahim (Al-Washliyah) : anggota
9. Ahmad Ali (PSII) : anggota
10. Ramli Toyani (GP Anshor) : anggota
11. Darmawi (Pemuda Muslimin) : anggota
12. Abdul Shamad Hamid (GPII) : anggota

Hasil musyawarah formatur menghasilkan susunan pengurus Majelis Ulama Kalimantan Timur Periode 1963-1968 sebagai berikut :

1. Ketua : K.H. Muhammad Harun Nafsi
2. Wakil Ketua : K.H. Sa’ad Ijan Saleh, B.A
3. Anggota :

• Abdul Shamad Arif
• Dja’far Sabran
• A. Zainal Abidin
• Anwar Chanani
• Saleh Nafsi, S.H
• Rahman Talib
• Yahya Amin
• Lukman Soleh
• Dja’far Siddiq

Adanya pengaruh dari peristiwa penghianatan G.30 S/PKI Tahun 1965, dimana perhatian umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia tertuju kepada menghadapi ancaman dari golongan komunis ini, sehingga berdampak pada aktivitas dan kegiatan Majelis Ulama Kalimantan Timur menjadi macet, dan keadaan ini terus berlanjut hingga tahun 1975.

1. Masa Orde Baru

Berlatar belakang diadakannya lokakarya mubalig seluruh Indonesia yang dilaksanakan oleh Pusat Dakwah Islam Indonesia pada tanggal 26-28 November 1974, yang melahirkan suatu konsensus bahwa untuk melanggengkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional diperlukan adanya Majelis Ulama atau lembaga semacamnya sebagai wahana yang dapat menjalankan mekanisme yang efektif dan efisien. Dari konsensus hasil lokakarya ini kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan mengeluarkan surat edaran yang berisi himbauan kepada para gubernur dan bupati/kepala daerah seluruh Indonesia agar membentuk organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Melalui Musyawarah Alim Ulama Kalimantan Timur kemudian disepakati bangkitnya Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur dan menetapkan kembali K.H. Harun Nafsi menjadi Ketua Umum periode pertama tahun 1975-1980.

Dengan berdirinya kembali Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Timur, kemudian diundang untuk mengikuti Musyawarah Nasional pada tanggal 21-26 Juli 1975 di Jakarta dalam rangka mendirikan MUI yang baru. Utusan MUI Kalimantan Timur yang hadir pada Musyawarah Nasional tersebut adalah K.H. Saberani TY.

Secara berturut-turut ulama yang menjadi Ketua Umum MUI Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. H. Muhammad Harun Nafsi (periode 1975-1980)
2. H. Mahmud Ismail (periode 1980-1985)
3. H. Abdullah Sani Karim (periode 1985-1990)
4. H. Saberanity (periode 1990-1995, 1995-2000, 2000-2005)

Tahun 2001 K.H. Saberanity meninggal dunia kemudian digantikan oleh Wakil Ketua yaitu K.H. Mujtaba Ismail, M.A.

5. H. Mujtaba Ismail (periode 2005-2010)

Tahun 2009 K.H. Mujtaba Ismail, M.A meninggal dunia dan digantikan oleh Wakil Ketua yaitu K.H. Hamri Has hingga tahun 2011, dikarenakan Musyawarah Daerah tertunda 1 tahun.

6. H. Hamri Has (periode 2011-2016, 2016-2021)
7. H. Muhammad Rasyid (periode 2021-2026)

III. VISI DAN VISI

VISI

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta’ala (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur) menuju masyarakat utama yang berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wal-muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin).

MISI

1. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan yang baik (qudwah hasanah), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah.
2. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma’ruf nahi munkar dalam mengembangkan akhlak mulia (al-akhlak al-karimah) agar terwujud masyarakat utama yang berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah basyariyah dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

IV. FUNGSI DAN PERAN

FUNGSI

1. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami;
2. Sebagai wadah silaturahim para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah;
3. Sebagai wadah untuk menggalang ukhuwah Islamiyah;
4. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan antar umat beragama, untuk menggalang ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah;
5. Sebagai pemberi fatwa (mufti) kepada umat Islam, negara dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta; dan
6. Sebagai penjaga akidah umat dari penyesatan dan pemurtadan.

PERAN

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai :

1. Pelayan umat (khadimul ummah), dan
2. Mitra pemerintah (shadiqul hukumah)

dalam rangka menjaga umat (himayatul ummah) untuk penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

V. SUSUNAN PENGURUS DEWAN PERTIMBANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MASA KHIDMAT 2021 – 2026

Ketua              : Drs. K.H. Hamri Has

Wakil Ketua  : Dr. H. Farid Wadjdy, M.Pd

Anggota         :

1. Ir. H. Isran Noor, M.Si
2. H. Sayid Alwy As
3. Muhammad Jos Soetomo
4. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si
5. H. Muhammad Ali Cholil
6. M. Fauzi A. Bahtar
7. H. Suyatman, M.M., M.Pd., M.Si
8. H. Asmuni Ali
9. M. Said Amin, S.H
10. H. Abdurrahman
11. Dr. Ir. H. Helminuddin, M.Si
12. Dr. H. Masjaya, M.Si
13. Dr. H. Mukhammad Ilyasin, M.Pd
14. Dr. Hj. Zainab Hanim, M.Pd
15. H. Said Sjafran
16. H. Syaharie Jaang, S.H., M.Si
17. H. Muslihuddin, S.Pd., M.Pd.I
18. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M
19. H. Khairul Fuad, S.H., M.H

Sekretaris      : Dr. H. Elbadiansyah, M.Pd

VI. SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINANMAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MASA KHIDMAT 2021 – 2026

VII. SUSUNAN PENGURUS KOMISI MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MASA KHIDMAT 2021 – 2026

I. KOMISI FATWA

II. KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH

III. KOMISI DAKWAH DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

IV. KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI

V. KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN

VI. KOMISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNGANGAN

VII. KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

VIII. KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA

IX. KOMISI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

X. KOMISI HUBUNGAN ANTAR UMAT BERAGAMA

XI. KOMISI SENI BUDAYA ISLAM