PENAJAM(muikaltim,or id) – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (Rakor K-PEU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Kalimantan Timur. Rapat yang berlangsung selama tiga hari, sejak 7 hingga 9 November 2025, ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten PPU.
Acara Pembukaan Rapat Koordinasi ke-2 Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia se-Kalimantan Timur di Kabupaten Penajam Paser Utara, dibuka oleh sekretaris daerah Kab. PPU Drs. H. Tohar, M.M., hadir juga sekretaris Jenderal MUI Pusat Dr. KH. Amirsyah Tambunan,MA dan ketua umum MUI Kaltim KH. Muhammad Rasyid. Serta ketua MUI se-Kaltim
MUI Samarinda mengirimkan 3 utusan yaktu ketua umum Drs. KH. Muhammad Munzdir. MH., Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Ummat Dr. apt. Eka Siswanto Syamsul, M.Sc dan sekretaris Komisi Pemberdayaan Ekonomi Ummat Dr.(HC) H. Indra Permana, S.Sos
Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Tohar, dalam sambutannya menyatakan bahwa forum ini merupakan tindak lanjut dari rapat dua tahun lalu yang digelar di Kabupaten Berau. Ia menegaskan, acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran MUI dalam membangun ekonomi umat.
“Rapat kali ini merupakan kelanjutan dari rapat sebelumnya di Berau, khususnya membahas fungsi Komite Ekonomi di tubuh MUI,” ujar Tohar saat diwawancarai usai acara pembukaan, Jumat (7/11) malam.
Tohar menekankan relevansi isu ekonomi dengan kondisi saat ini. Menurutnya, kekuatan suatu negara, bahkan daerah, pada akhirnya ditentukan oleh kekuatan ekonomi masyarakatnya.
“Kita bisa mengukur seberapa kuat bangsa atau daerah ini dari seberapa kuat ekonomi masyarakatnya. Tanpa kekuatan ekonomi, maka sulit bagi suatu bangsa atau umat untuk berdiri tegak,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai unsur, termasuk pemerintah, korporasi, dan lembaga keagamaan seperti MUI, untuk bersama-sama memperkuat ekonomi umat dan memastikan keberpihakan kepada masyarakat bawah.
“Harapan kita, rapat Komite Ekonomi MUI kali ini dapat menghasilkan rekomendasi yang nyata, bisa diaplikasikan, tidak sekadar konseptual. Cukup hal-hal sederhana yang berdampak langsung bagi masyarakat,” imbuh Tohar.
Sebagai contoh konkret, Tohar menyoroti keberhasilan kebijakan pemanfaatan pekarangan rumah yang dinilai mampu membantu mengendalikan inflasi di PPU.
“Beberapa waktu lalu, cabai rawit sempat menjadi komoditas yang menyumbang inflasi. Tapi sekarang tidak lagi signifikan, karena masyarakat mulai memanfaatkan lahan pekarangan mereka untuk menanam kebutuhan harian,” terangnya.
Kebijakan sederhana yang berdampak besar di tingkat lokal tersebut, menurut Tohar, sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang juga menjadi perhatian utama MUI dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat. (Dr. apt. Eka Siswanto Syamsul, M.Sc)
